Kalbar dapat dana bagi hasil sawit tahun 2023 sebesar Rp310,98 miliar

Pemerintah Provinsi Kalbar dan 14 kabupaten atau kota mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) sawit pada tahun 2023 yang totalnya mencapai Rp310,98 miliar.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero mengatakan DBH Sawit bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit.

"Semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di Kalbar mendapatkan DBH sawit. Khusus untuk DBH sawit untuk Pemerintah Provinsi Kalbar 2023 sebesar Rp65 miliar," jelas dia.

Ia menjelaskan bahwa hadirnya usulan DBH sawit sebelumnya dilatarbelakangi oleh perlunya transparansi dana yang dikelola BPDPKS dan mendorong pengembangan industri hilir CPO di daerah. 

"Kemudian perlunya nilai tambah yang mana selama ini nilai tambah hanya dinikmati oleh pemerintah pusat yang kembali ke daerah sangat kecil dan tidak berimbang dengan kontribusi," kata dia.

Ia menambahkan DBH sawit juga perlu untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang digunakan transportasi transportasi TBS dan CPO. Kemudian perlu biaya untuk penanggulangan beban dampak sosial, ekonomi dan lingkungan akibat operasional usaha perkebunan. 

"Kita tahu bahwa perizinan kewenangan pemberian IUP berada di daerah dan dalam hal tata kelola perlu biaya pengelolaan usaha perkebunan,"  jelas dia.

Ia mengatakan bahwa untuk porsi DBH sawit dimanfaatkan atau diperuntukkan 80 persennya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Kemudian sisanya 20 persen untuk kegiatan lainnya.

"Untuk instruktur seperti jalan dan jembatan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya yang porsi 20 persen seperti pendataan sawit rakyat, penyusunan rencana aksi daerah, pendampingan sertifikasi ISPO, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan pekerja dalam jaminan sosial bagi pekerja perkebunan," jelas dia.